Infrastruktur berbeda dengan proyek lainnya

JAKARTA: Investor asing menginginkan pemberian insentif per pajakan (tax holiday) dari pemerintah yang didasarkan pada pengelompokan (jenis) sektor, khususnya infrastruktur, untuk mendukung per cepatan pembangunan.

Presiden Direktur PT Adani Global Ganeshan V. mengatakan proyek-proyek pada sektor infrastruktur tidak dapat disamakan dengan sektor lainnya, karena selain investasi tinggi, tingkat pengembalian investasi juga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Menurut dia, pada proyek infrastruktur, pemerintah harus terlebih dahulu dapat memahami karakteristiknya, yaitu selalu terjadi crisis of flow (krisis pemasukan) pada 2 tahun pertama setelah realisasi, sehingga kemungkinan dapat membayar pajak sangat kecil.

“Sebuah proyek infrastruktur bukan seperti membuat perusahaan kimia, yaitu setelah direalisasikan biasanya baru dapat memberikan pemasukan optimal setelah 5 sampai 6 tahun berjalan. Dalam hal ini investor memang membutuhkan sesuatu yang realistis untuk mau berinvestasi, seperti tax holiday,“ ujarnya kepada Bisnis kemarin. Dia berharap pemerintah dapat memahami kendala yang sering kali menjadi faktor penghambat terealisasinya suatu proyek infrastruktur di negeri ini.

PT Adani Global merupakan anak perusahaan Adani Group, perusahaan asal India tahun depan bakal menggarap jalur kereta api angkutan batu bara sepanjang 270 kilometer di Sumatra Selatan dari Tanjung Enim ke Tanjung Carat (Tanjung Api-Api) senilai US$1,6 miliar.

Proyek itu digarap bekerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk, PT Adani Global, serta Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan.

Dia dalam proyek tersebut pemerintah daerah di Sumatra Selatan memiliki andil 2%, selebihnya milik Adani.

Pajak minimal Ikhwal perlunya insentif pajak ini juga dikemukakan oleh Dirut PT Aetra Air Tangerang Abdulbar Mansoer. Dia mencontohkan di India, yaitu ada allowance tax investment, yakni pengenaan pa jak minimum atau yang dikenakan pajak hanya 20%-50% dari keseluruhan investasi yang ber laku pada 1 tahun sampai 3 ta hun pertama.

“Itu yang diharapkan investor. Ada semacam insentif pajak berdasarkan pengelompokan sek tor infrastrukturnya. Kami sadar setiap pemerintah memiliki kebijakan masing-masing, proyek-proyek swasta akan sangat menarik jika peme rintah memberikan insentif allowance tax investment. Jadi depresiasinya diper pendek, atau aksele rasi tax-nya diper cepat.“

PT Aetra Air Ta ngerang merupakan perusahaan air mi num yang dimiliki oleh Acuatico Pte Ltd dan Capitalinc Tbk.

Acuatico adalah investment holding company berbasis Singapura dengan anak perusahaan PT Aetra Air Jakarta dan PT Aetra Air Tangerang. Kepemi likan saham Acuati co di PT Aetra Air tangerang sebesar 95%.

Sebelumnya, Ke menterian PPN/ Bappenas menyata kan pemberian in sentif perpajakan di perlukan bagi pro yek-proyek yang akan menjadi condalam kerangka public toh kasus dalam kerangka public private partnership (PPP).

Direktur Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta (PKPS) Bappenas Bastary Pandji Indra mengatakan pemberian insentif perpajakan tersebut sangat dimungkinkan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

“Itu otoritasnya di Kementerian Keuangan. Ada kemungkinan untuk memberikan insentif perpajakan,“ katanya. (Bisnis, 26 Agustus) Bentuknya, kata Bastary, bisa seperti tax holiday yaitu penundaan pembayaran pajak pada awal-awal. “Tapi itu semua sangat bergantung pada proyeknya dan akan di-review oleh Menteri Keuangan.“

Namun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan menegaskan menilai tidak perlu ada insentif fiskal apa pun untuk bisa menarik investor masuk.

Hal utama yang dibutuhkan investor swasta untuk berani menanamkan modalnya pada proyek-proyek infrastruktur PPP hanyalah kepastian berusaha.

Hal tersebut meliputi stabilitas politik, stabilitas ekonomi makro, dan kejelasan mengenai kerangka regulasinya.

“Jadi proyek PPP ini tidak perlu insentif. Kalau insentif itu lebih pada proyek pionir. Misalnya, kalau kita mau lakukan pembangunan basis manufaktur yang besar sekali untuk kepentingan Asia Tenggara atau Asia. Itu kita perlu insentif.“ (ZUFRIZAL)

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal: 31 Agustus 2010