DISKUSI PPN 2-12-2010

Risalah Diskusi PPN
Graha TTH – Jakarta
2 Desember 2010

Inti pembahasan:

a. Pelaksanaan Pasal 16 D UU PPN.
b. Latar belakang peraturan sebelum Pasal 16 D dicantumkan dalam UU PPN.
c. Filosofi Pasal 16 D.

Fakta di lapangan:

Dalam kenyataannya sebelum tahun 2009 atas penjualan asset yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan yang dilakukan baik oleh PKP atau oleh non PKP dikenakan PPN oleh aparat DJP. Hal semacam ini tentunya membingungkan para WP, dan teman-teman konsultan pajak lainnya.

Pertanyaan yang diajukan dalam diskusi:

a. Apa yang dimaksudkan dengan mengkreditkan Pajak Masukan? Apakah Pengkreditan Pajak Masukan melekat ke obyek atau subyek pajak?
b. Apakah tanah termasuk BKP?
c. Kapan berlakunya ketentuan tersebut?
d. Apa kaitan penyerahan asset yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan dengan konsep Value Added Tax?
e. Bagaimana kalau pegawai menjual rumahnya, atau barang modal berupa tanah, apakah juga terutang PPN, dsb.?
f. Bagaimana dengan kasus pemindah tanganan barang modal sebelum 2010 oleh bukan PKP dsb.?

Diskusi:

Untuk memudahkan pemahaman, dalam diskusi diungkapkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Latar belakang timbulnya Pasal 16 D dalam amandemen UU PPN tahun 1994.
Sebelum Pasal 16 D dimuat dalam UU, telah ada Keputusan Menteri Keuangan No.1441- b/KMK.04/1989 tentang Pengkreditan Pajak Masukan. Inti Keputusan Menteri adalah menagih kembali Pajak Masukan, yaitu:

i. PPN adalah pajak konsumsi yang harus dibayar oleh konsumen;
ii. Oleh karena itu PKP (bukan konsumen akhir) dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal;
iii. Dalam Pasal 4 (1) menyebutkan Barang Modal tsb dipindahtangankan, maka atas Pajak Masukan yang telah dikreditkan harus dibayar kembali. Pengembalian Pajak Masukan menggunakan pedoman p (prosentase nilai buku) x PM;
iv. Kalau pemindahtanganan terjadi sebelum lewat setahun sejak perolehannya, maka seluruh Pajak Masukan harus dibayar kembali.
b. Untuk menyederhanakan dan memberi kepastian hukum, selanjutnya dalam amandemen UU PPN Tahun 1994, Kep.Men. tentang Pengkreditan Pajak Masukan ditampung dalam Pasal 16 D yang berbunyi:

“PPN dikenakan atas penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan”.

Pengertian aktiva menurut penjelasan pasal tersebut adalah mesin, bangunan, peralatan, perabot atau aktiva lain yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan.

c. Perkembangan lebih lanjut dari KMK 1441-b, muncul Kep.Men. 296/KMK.04/1994 tentang Pengkreditan Pajak Masukan. Inti Kep.Men. tersebut pada dasarnya sama dengan Kep.Men. 1441-b, yaitu:

i. Menagih Pajak Masukan atas pemindahtanganan barang modal yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan;
ii. Penghitungan pengembalian Pajak Masukan menggunakan pedoman t (sisa masa manfaat) /T(Masa Manfaat) x PM;
iii. Pengecualian pemindah tanganan dalam usaha leasing (sales and lease back).

Pengembalian tidak akan terjadi kalau BKP diperoleh dari non PKP.

d. Diterbitkan SE 18/PJ.52/1996 yang mengatur tentang:
i. Cara membayar kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan, dan
ii. Penegasan cara pengembalian Pajak Masukan dalam hal terdapat penangguhan pembayaran PPN.

e. Dalam amandemen ketiga UU PPN dengan UU No. 18 Tahun 2000, tidak terjadi pengubahan filosofi pengembalian Pajak Masukan. Dalam PP 24 Tahun 2002 diatur saat terutangnya PPN atas aktiva yang semula dimaksudkan untuk dijual belikan, dan atau persediaan BKP pada saat pembubaran perusahaan.

f. Dalam amandemen keempat UU PPN dengan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku per 1 April 2010, ternyata telah terjadi perubahan filosofi Pasal 16 D. Kini filosofinya pengenaan PPN lebih kepada peningkatan penerimaan negara dengan memperluas obyek pengenaan PPN.

Untuk mendukung tujuan tersebut:
i. Lihat penjelasan pasal 16 D, persyaratan tidak dapat dikreditkan, dibatasi hanya apabila pengkreditan Pajak Masukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c, sehingga bersifat memperluas lapangan pemungutan PPN.
ii. Rumusan “pengusaha” yang semula:
“…dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, Mengimpor barang, mengekspor barang , melakukan usaha perdagangan atau melakukan usaha jasa ” diubah menjadi :
“…dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasillkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan...”
iii. Pasal 16 D juga harus dikaitkan dengan Pasal 17 F, yang intinya semua pengalihan terutang PPN.

Tanggapan peserta dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 16 D nampaknya tidak konsisten dengan ciri PPN sebagai pajak obyektif, karena Pasal 16 D lebih fokus ke subyek yaitu yang menyerahkan BKP.
b. Perubahan rumusan pengusaha justru menimbulkan inkonsistensi dengan pasal-pasal yang lain.
c. Pembuat UU menyamakan makna jual beli dan istilah diperjual belikan, menyamakan antara subyek pajak dan obyek pajak, sehingga menimbulkan kerancuan.
d. Dalam setiap UU, biasanya terdapat hal yang bersifat UU general dan specifik. Dalam UU PPN sekarang pengaturan syarat-syarat penyerahan sama, akan tetapi yang subyek yang menyerahkan berbeda (sangat luas).
e. Bagaimana dengan penjualan tanah kosong? Apakah merupakan BKP?
f. Ketentuan Pasal 16 F. Apakah pembeli dapat langsung ditagih oleh DJP tanpa dilakukan konfirmasi ke PKP penjual lebih dulu?

Kesimpulan:

a. Semula dicantumkannya Pasal 16 D pada UU No. 16 Tahun 1994 dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan dibawah UU yang sangat banyak. Pasal ini menampung Kep.Men. 1441-b/KMK.04/1989 terbatas untuk menagih Pajak Masukan atas perolehan barang modal yang telah dikreditkan oleh PKP apabila barang modal tersebut ternyata dipindahtangankan.
b. Bila pemindah tanganan aset bukan oleh PKP tentunya tidak usah membayar PPN.
c. Filosofi pembayaran kembali Pajak Masukan atas barang modal yang telah dikreditkan dengan amandemen UU PPN ke 4 telah diubah dengan filosofi peningkatan penerimaan pajak. Kini Pasal 16 D lebih bersifat perluasan obyek pengenaan PPN; Semua penjualan asset menjadi terutang PPN. Pengecualian terbatas apabila pengkreditan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.
d. Untuk mendukung perubahan tersebut pembuat UU telah mengubah rumusan ”Pengusaha”. Dampaknya, terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaan, karena ciri VAT menjadi hilang, pengenaan pajak tidak jelas apakah yang dikenakan obyek atau terhadap subyek, serta terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah.
e. Sejalan dengan saat berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 per 1 April 2009, untuk kasus sebelum tahun 2010 seharusnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu (Lihat S-872/PJ.53/2005).
f. Berbagai ketentuan yang rancu, ketentuan yang bertentangan dengan ciri atau karakteristik PPN akan diusulkan ke BKF untuk mendapat perhatian.

Jakarta, 2 Desember 2010
Departemen Litbang dan Standar Profesi

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 2,704,541
  • Unique Visitor: 91,520
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 15,718
  • Blocked Users: 15,706
  • Published Nodes: 5,162
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 54.198.42.105
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 296
    This week: 18668
    This month: 296
    This year: 823947