KASUS PAJAK TAK TERSENTUH, MASYARAKAT MAKIN MISKIN

Kasus Pajak Tak Tersentuh, Masyarakat Makin Miskin
Ditulis oleh suaramerdeka.com  
Thursday, 17 February 2011

JAKARTA : Pemerintah harus segera menuntaskan kasus penggelapan pajak karena mengusik rasa keadilan masyarakat.

Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia seakan menjadi bukti bahwa kasus penyelewengan pajak ini sudah dalam kondisi akut.

Apalagi, kasus-kasus penyelewengan pajak yang terungkap juga banyak melibatkan oknum aparat Ditjen Pajak, perusahaan skala besar, dan pejabat publik. Menurut anggota pengamat perpajakan, yang juga Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak, Sasmito Hadinegoro, kasus-kasus penyelewengan dan penggelapan pajak yang terungkap sudah membuat masyarakat merasa dibohongi. Ini karena masyarakat beranggapan bahwa pajak yang sudah disetorkan ternyata banyak diselewengkan atau bahkan dikorupsi.

Menurut dia, kasus penggelapan dan penyelewengan penerimaan negara yang dikendalikan jaringan "mafia" pajak merupakan ujian terbesar bagi pemerintah. Kasus yang menarik perhatian publik ini ternyata juga melibatkan jaringan "mafia" yang beranggotakan birokrasi dan pejabat negara.

Jika masalah ini tidak segera dituntaskan, maka risiko politiknya juga besar, karena pemerintah tidak hanya berhadapan dengan 550 anggota DPR, tetapi juga dengan masyarakat yang selama ini taat dan patuh membayar pajak.

"Mata rantai jaringan 'mafia' pajak ini begitu luar biasa. Episentrumnya justru di lembaga pemerintahan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan juga melibatkan mereka yang sekarang memunyai posisi sebagai petinggi negara. Ini membuat aparat Ditjen Pajak dan aparat penegak hukum ragu seperti salah tingkah," kata Sasmito di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, belakangan, publik berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus yang melibatkan mafia pajak dan merugikan negara ratusan triliun itu. Namun, lembaga penegak hukum ini terancam tidak bisa bekerja optimal dalam menangani kasus penggelapan pajak karena juga terindikasi melibatkan pejabat-pejabat tinggi.

"Tidak ada jalan lain, cuma KPK yang bisa kita harapkan untuk menuntaskan kasus-kasus pajak ini. Sudah seharusnya KPK tidak hanya mengurusi masalah gratifikasi, masalah penyelewengan dan penggelapan pajak jauh lebih besar. Sayang sekali, padahal operasio nal KPK juga dibiayai oleh pajak yang disetorkan masyarakat. Jadi, jangan salahkan rakyat kalau ada yang memboikot bayar pajak," ujarnya.

Untuk itu, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak peka untuk segera mengambil langkah konkret dalam penegakan hukum terkait kasus pajak, maka potensi penurunan pembayaran dari wajib pajak bisa terjadi.

"Saya khawatir nanti pada Maret, rakyat tidak akan mau bayar pajak. Jangan salahkan publik kalau tidak memercayai lagi pemerintah secara keseluruhan. Mereka mempertanyakan hak-haknya, karena pemerintah dipilih untuk mengelola negara secara baik dan transparan," ucapnya.

Terkait dugaan kasus pajak yang melibatkan Ancora Group (didirikan oleh Kepala Badan Penanam Modal Gita I Wirjawan), Sasmito mengatakan, jika pemerintah ingin memperbaiki citra, maka semua kasus pajak harus cepat diusut tuntas. "Jangan cuma yang kecil-kecil, tapi yang besar juga. Presiden harus konsisten dengan komitmennya untuk menangkap semua mafia pajak dan pelaku kejahatan pajak. Jangan cuma Gayus Tambunan saja," ujarnya.

Cepat

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh instansi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), tentunya bisa diambil alih oleh KPK sesuai kewenangannya. Bahkan, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, KPK bisa mengambil langkah lebih jauh secara cepat.

"Kita harapkan, KPK berperan dalam penuntasan kasus-kasus pajak. Apabila ada dugaan penyuapan dan unsur korupsinya, ambil alih saja. Kalau ditangani lembaga penegak hukum, tidak jalan. Presiden sudah memberikan dorongan politik kepada semua lembaga penegak hukum. Tinggal KPK mau atau tidak menjalankan serta melaksanakan amanat Presiden," tutur politisi Partai Demokrat ini.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah dengan jelas sudah dirugikan karena merosotnya citra dan kredibilitas terkait keterlibatan oknum aparat pemerintahan dalam kasus pajak yang hingga kini tidak bisa diselesaikan secara tuntas itu. Bukan hanya pemerintah, seluruh masyarakat dan komponen bangsa juga dirugikan.

"Ini merugikan rakyat semuanya, karena banyak uang yang dicolong oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Untuk itu, pemerintah harus mengeva luasi, jika perlu diberi ultimatum dengan waktu yang terukur dan jelas. Ini karena masalah pajak sensitif. Harus ada hasil. Kalau tidak ada kemajuan, rakyat atau publik akan kecewa terhadap kinerja pemerintah," ucap Didi.

Sebelumnya, Ancora Group meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan segera mempercepat proses audit pajak terhadap PT Ancora Mining Services (AMS). Ini juga terkait masalah kesimpangsiuran informasi tentang kewajiban AMS berdasarkan laporan kinerja keuangan perusahaan. Demikian disampaikan Liquidator PT Ancora Mining Services Tjetjep Muljana. "Kami berharap audit ini bisa cepat dilakukan agar jelas. Ini karena sejak Januari 2010, AMS sudah mengajukan pembubaran dan berhenti beroperasi," katanya.

Menurut Tjetjep, pihak Ancora Group sama sekali tidak mengkhawatirkan laporan dan desakan dari Forum Masyarakat Penegak Keadilan (FMPK), yang melaporkan masalah dugaan penggelapan pajak ini ke Ditjen Pajak. Ini karena AMS tidak pernah melakukan penyelewengan pajak dan bisa dibuktikan berdasarkan data-data yang ada.

Tjetjep lantas mencontohkan mengenai analisis pajak FMPK terhadap neraca keuangan AMS. FMPK menyatakan bahwa AMS mendapatkan keuntungan fiktif sebesar Rp 35 miliar, padahal tidak melakukan kegiatan investasi.

"Sesungguhnya dana Rp 35 miliar yang kami dapat ini dari dividen operasional perusahaan PT Multi Nitratama Kimia (MNK) yang merupakan milik AMS, meski kemudian dijual kembali," ujarnya. Sedangkan terkait temuan FMPK mengenai AMS tidak memiliki utang di neraca keuangan, namun memiliki beban dan kewajiban membayar bunga sebesar Rp 18,3 miliar, juga dijelaskan Tjetjep secara gamblang.

"Dalam hal ini, beban bunga Rp 18,3 miliar merupakan bunga dari pinjaman yang kami lakukan untuk membeli MNK. Utang sudah lunas pada 2008, sehingga di SPT (surat pemberitahuan pajak) tidak ada lagi, tapi bunga tetap dibayar," ucapnya.

Andrian/Bayu

Sumber : Suara Karya
Tanggal: 17 Februari 2011

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 2,361,692
  • Unique Visitor: 69,849
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 14,852
  • Blocked Users: 14,840
  • Published Nodes: 5,142
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 54.198.126.197
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 374
    This week: 17591
    This month: 87781
    This year: 491105