MASIH DIBAYANGI PAJAK PROGRESIF

Masih Dibayangi Pajak Progresif
Ditulis oleh koran-jakarta.com  
Wednesday, 08 June 2011

Pertumbuhan industri otomotif nasional turut memengaruhi pesatnya bisnis persewaan mobil di Indonesia. Asperkindo memperkirakan tahun ini terjadi adanya lonjakan signifikan sewa mobil di pasar nasional. Penyerapan kendaraan sebagai armada sewa disebut mencapai hampir 145 ribu unit atau meningkat 60 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang tercatat 90 ribu unit.

Meski begitu, tumbuh kembang bisnis ini juga dibayangi sejumlah kebijakan yang ketat, misalnya adanya kebijakan pajak progresif. Regulasi ini memengaruhi pertumbuhan pasar sewa mobil. Menurut Pongki Pamungkas, Ketua Umum Asperkindo, pemberlakukan Undang-Undang (UU) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), khususnya implementasi pajak kendaraan bermotor (PKB) progresif dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) serta Pajak Balik Nama (PNB) disinyalir turut memengaruhi eksistensi industri kecil menengah (IKM) yang mengurangi stabilitas marjin secara signifikan.

Semisal di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pasal 7 serta Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang diditetapkan oleh KEPMENDAGRI Nomor 25 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB serta PERGUB (Peraturan Gubernur DKI Jakarta) Nomor 140 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

"Dengan begitu sektor usaha jasa rental kendaraan mobil skala rumahan (perorangan) akan semakin terjepit mengingat sejumlah aset kendaraan yang dimiliki rental masih mengandalkan nama pribadi," ujar Pongki, belum lama ini.

Sementara itu, lanjut dia, implementasi sesuai ketentuan dalam amendeman UU No 34 Tahun 2000 tentang PDRD, PKB diterapkan secara progresif, sehingga kepemilikan pribadi pertama kendaraan akan dikenakan pajak 0-2 persen dan kendaraan kedua dan ketiga akan dikenakan pajak 2-10 persen.

Penetapan peraturan berlaku bagi individu atau sifatnya perorangan, kemudian untuk urutan serta jumlah persewaan kendaraan dilihat dari nama dan alamat tempat tinggal si pemilik kendaraan mengacu KTP.

Saat ini diperkirakan skala aset usaha persewaan kendaraan rumahan rata-rata memiliki 10 unit mobil, maka terdapat sekitar 1.800 persewaan rumahan yang tersebar di seluruh Indonesia yang terancam keberadaannya. Sementara itu, untuk segmen retail persewaan kendaraan mobil, potensi pasar mencapai 18 ribu unit kendaraan atau setara dengan 4 persen dari total populasi pasar persewaan nasional sekitar 20 di mana 94 persen pasar persewaan mobil nasional diserap oleh konsumen perusahaan (fleet).

"Banyak perusahaan memilih sewa mobil ketimbang membeli sendiri karena faktor praktis. Dengan sewa mobil, ongkos pengeluaran untuk perawatan bisa dihemat dan membuat perusahaan lebih fokus pada inti usaha mereka," ujarnya.

Pongki menambahkan sebagian persewaan kendaraan mobil rumahan akan ramai-ramai membuat badan usaha berskala kecil dan menengah seperti firma atau CV, sedangkan bagi sebagian yang tak bisa bertahan akan gulung tikar dan mematikan usahanya.

Sementara itu, langkah yang dilakukan dengan mengubah bentuk kepemilikan unit mobil dari pribadi ke badan usaha, maka pajak progresifnya jauh lebih ringan, kategorinya akan masuk pada jenis kendaraan lain yang ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) dengan pajak progresif minimum 0,5 persen dan yang tertinggi 1 persen.

Senada dengan Pongki, Jefri R Sirait, Direktur Trac Astra Rent a Car, mengemukakan dampak dari pajak progresif yang dinilainya akan memengaruhi industri persewaan skala individual, meski tak signifikan memengaruhi perusahaan persewaan mobil skala besar.

"Kami menanggapinya positif, semisal pajak PBN (pajak balik nama), bagaimana setiap perda menerapkan ini masing-masing, ini ada impact-nya buat kami. Harga sewa kita menjadi naik, suka tidak suka. Meski di luar kita memang memunyai program efesiensi, tapi kalau kita bicara stabilitas marjin yang terjadi kenaikan harga sewa," kata Jefri. had/E-6

Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 08 Juni 2011

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

  • Jakarta Barat
    KEP-728/SK-PP.IKPI-A/V/2007 1176/PP.IKPI-C/X/2009
  • Jakarta Timur
    1841/PP.IKPI-C/XII/2011
  • Jakarta Selatan
    NO.365/SK-PP.IKPI-C/XII/2004
  • Tangerang
    NO.94/SK-PP.IKPI-B/II/2003
  • Jakarta Barat
    953/SK-PP.IKPI-C/X/2008

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 2,450,905
  • Unique Visitor: 74,636
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 14,887
  • Blocked Users: 14,875
  • Published Nodes: 5,150
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 54.196.69.56
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 2355
    This week: 23271
    This month: 80520
    This year: 577886