Didalm pasal 4A UU PPN dan PPn BM baru ada beberapa jenis barang yang bebas PPN yaitu :
1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo di kementrian keuangan, Rabu, 14 April 2010 mengatakan Pemungutan atas Pajak restoran sudah didak dilakukan sejak Undang-undang Pajak Daerahdan restribusi daerah (UU PDRD) disahkan. Namun yang terjadi di Pontianak justru sebaliknya, ini dipertegas oleh Kepala Dispenda Kota Pontianak dari Harian Tribun Pontianak tgl 21 April 2010 mengatakan bahwa pajak restoran tetap diberlakukan karena diatur oleh Perda. Kenapa PERDA bisa mengalahkan Undang-undang, mohon tanggapan temen-temen IKPI. Sekian dan teriam kasih