JAKARTA: Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mendesak pemerintah melakukan harmonisasi terkait dengan perlunya pemberian insentif perpajakan bagi investor swasta dalam kerangka proyek PPP.

Ketua Gapensi Soeharsojo mengatakan yang terlihat beberapa waktu belakangan ini belum adanya kesepahaman antara Bappenas dan BKPM dalam ikut memfasilitasi investor terkait insentif pajak.

“Harus disinkronkan dulu di antara lembaga pemerintah tersebut untuk mendapat ke sepakatan pemberian fasilitas maupun insentif bagi investor swasta guna mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air,“ katanya kepada Bisnis kemarin.

Dia menuturkan insentif perpajakan dapat memberi dampak positif bagi perkembangan infrastruktur, apalagi pada 2011 anggaran untuk proyek-proyek infrastruktur melalui Kementerian PU meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu.

Soeharsojo berharap dengan peningkatan anggaran itu, sektor swasta mendapat peran yang besar yang tentunya harus didukung oleh ke bijakan pemerintah yang proinvestasi, sehingga penyerapan anggaran tersebut dapat berjalan optimal.

“Tahun depan anggaran di Kementerian PU cukup besar, tetapi kalau tidak didukung dengan insentif tentunya akan menghambat penyerapan. Namun, kelihatannya konsentrasi pemerintah belum ke arah sana,“ ujarnya.

Dia menjelaskan dari total anggaran Rp56 triliun itu, lebih dari 50% anggaran dialokasikan untuk proyek-proyek di Ditjen Bina Marga yang mencapai Rp28 triliun, termasuk untuk mendukung pengembangan jalan tol.

Sumber : Bisnis Indonesia
TanggaL: 03 September 2010