Ramai-ramai Membantah Daftar 100 Penunggak Pajak Terbesar

Ramai-ramai Membantah Daftar 100 Penunggak Pajak Terbesar
Ditulis oleh detikFinence   
Tuesday, 02 February 2010

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak membuat daftar 100 penunggak pajak terbesar per 1 Januari 2010, dalam daftar tersebut banyak perusahaan-perusahaan besar baik swasta maupun BUMN yang dianggap mempunyai tunggakan pajak.

Namun banyak perusahaan yang masuk daftar tersebut membantah tudingan dari Ditjen Pajak tersebut.

Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga membantah keras tudingan Ditjen Pajak yang memasukkan Jamsostek ke dalam daftar penunggak pajak terbesar. Hotbonar menganggap data Ditjen Pajak sudah 'basi'.

"Sama sekali tidak benar (menunggak pajak). Data pajak sudah ketinggalan zaman," tandas Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga kepada detikFinance, Selasa (2/2/2010).
 
PT Garuda Indonesia (Persero) juga membantah pihaknya memiliki tunggakan pajak sebagaimana disebutkan Ditjen Pajak dalam daftar 100 penunggak pajak terbesar. Garuda mengaku telah melunasi seluruh kewajiban pajaknya.
 
"Garuda memiliki kewajiban pajak yang jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2010. Sesuai dengan jadwal jatuh tempo tersebut, Garuda Indonesia pada tanggal 8 Januari 2010 telah melakukan pelunasan seluruh kewajiban pajaknya," ujar Vice Corporate Communication Garuda, Pujobroto dalam siaran persnya.
 
Kemudian Bank Bukopin yang namanya masuk ke dalam daftar 100 penunggak pajak terbesar juga membantah dituding sebagai pengemplang pajak. Bukopin membantah tudingan masih menunggak pajak karena selama ini sudah sangat patuh membayar pajak.
 
"Kalau pajak kita paling rapi bayar pajak, waduh, sedih juga kita dibilang menunggak pajak, sedih kita," kata Direktur Utama PT Bukopin Glen Glenardi pekan lalu.
 
Lalu PT Pertamina (Persero) juga menolak disebut sebagai BUMN penunggak pajak terbesar. Pertamina mengaku saat ini masih menjalani proses di pengadilan pajak untuk meluruskan masalah perpajakannya.
 
"BUMN sebagai penunggak pajak adalah tidak benar," kata Vice President Communication Pertamina Basuki Trikora Putra.
 
Basuki menyatakan, saat ini sesuai dengan aturan yang ada Pertamina sedang mengajukan keberatan atas klaim PPN Retensi tahun 2002 oleh Dirjen Pajak dimana menurut perhitungan Pertamina yang terutang seharusnya adalah Pemerintah atau Departemen keuangan
 
PT Sampoerna Agro Tbk juga ikutan membantah melakukan penunggakan pajak, karena namanya masuk ke dalam daftar 100 penunggak pajak terbesar yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.
 
Kali ini, Sampoerna Agro telah mengajukan permohonan keberatan yang ditujukan langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak.(dnl/qom)

Wahyu Daniel  

Sumber : detikFinance
Tanggal: 2 Februari 2010 

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

  • Medan
    KEP-746/SK-PP.IKPI-A/VI/2007
  • Malang
    2246/PP.IKPI-A/VIII/2013
  • Yusuf, SE
    Jakarta Selatan
    NO.218/SK-PP.IKPI-A/IV/2004 1478/PP.IKPI-B/I/2011
  • Davidson, SE
    Bekasi
    1828/PP.IKPI-A/XII/2011
  • Mudiyanto
    Batam
    2257/PP.IKPI-B/IX/2013

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 2,543,185
  • Unique Visitor: 80,611
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 15,125
  • Blocked Users: 15,113
  • Published Nodes: 5,155
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 54.166.8.138
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 759
    This week: 22112
    This month: 60180
    This year: 667496