SAHAM BAKRIE TERANGKAT, DITJEN PAJAK LANJUTKAN PENYIDIKAN KASUS PAJAK KALTIM PRIMA COAL

JAKARTA: Hanya se­lang 2 hari setelah Mah­ka­mah Agung me­no­lak permohonan pe­nin­jauan kem­bali (PK) Dit­jen Pa­jak terkait pe­nyidikan ka­­sus pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC), har­ga saham emi­ten Grup Bak­rie se­rentak rebound.

Saham Bumi naik 19,88% ke Rp2.050, PT Bakrie and Brothers Tbk naik 23,08% ke Rp64, PT Energi Mega Persada Tbk naik 52% ke Rp114, PT Darma Henwa Tbk naik 38,33% ke Rp83, PT Bak­rie Telecom Tbk naik 9,92% ke Rp144, PT Bakrie Sumatra Plan­­­tations naik 29,63% ke Rp350, dan PT Bakrieland Deve­lop­ment Tbk naik 19,33% ke Rp142.

Lanang Trihardian, analis PT Syailendra Capital, mengatakan rebound untuk emiten Grup Ba­k­rie terjadi karena investor te­lah mendapatkan kepastian rencana korporasi yang dilakukan Bumi.

In­duk KPC, PT Bumi Re­sour­ces Tbk, mengumumkan kembali ren­cananya untuk menambah mo­dal tanpa hak memesan efek ter­lebih dahulu (HMETD) atau nonpreemptive rights pada 24 Mei, hari yang sama saat kepu­tus­a­n MA ten­tang sengketa pajak KPC keluar.

Rencana itu tertuang dalam agenda rapat umum pemegang sa­ham luar biasa (RUPSLB) yang akan digelar pada 24 Juni. Me­nurut rencana, Bumi akan me­ner­bitkan saham baru untuk meng­onversi sebagian utang kreditur senilai US$500 juta.

Berdasarkan peraturan Ba­pe­pam-LK soal HMETD, emi­ten atau perusahaan publik da­pat me­­nerbitkan saham baru se­ba­nyak-banyaknya 10% dari modal disetor a.l. untuk memperbaiki po­sisi keuangan perusahaan.

Dengan mengacu pada peratur­an tersebut, Bumi dapat menerbitkan hingga 1,94 miliar sa­ham dari total sa­ham yang di­ke­luar­kannya saat ini seb­a­nyak 19,40 mi­liar saham.

Senior Vice Pre­sident In­vestor Relations Bumi Dileep Sri­vastava me­ng­a­takan target pe­ngu­rangan utang pada ta­hun ini mencapai US$1 mi­liar dari total utang US$3,4 mi­liar. Separuh pengu­rangan utang berupa konversi utang menjadi saham kepada pemodal strategis.

"Kami memasukkan agenda pembahasan [penambahan mo­dal] kepada regulator kemarin [24 Juni]. Ini langkah pertama dari serangkaian pemangkasan utang dalam 12 bulan, sebagai­mana yang telah kami umumkan ke pasar dan publik," paparnya.

Kepala Biro Penilaian Ke­uang­an Perusahaan Sektor Riil Ba­pe­pam-LK Anis Baridwan membenarkan tentang adanya agenda RUPSLB Bumi. Dia membenar­kan syarat di dalam nonpreemptive rights itu lebih longgar di­ban­dingkan syarat rights issue karena bertujuan memudahkan emiten melakukan aksi korporasi.

Meski selalu dibantah, banyak pelaku pasar menengarai pener­bit­an saham baru ini sebagai bagian dari konversi utang senilai US$1,9 miliar dari China In­vest­ment Corporation (CIC) yang di­per­oleh Bumi pada September 2009.

Seorang eksekutif pengendali Grup Bakrie yang tidak bersedia di­ungkap jatidirinya membenar­kan hal ini. Menurut dia, pe­mo­dal yang akan masuk adalah CIC sebagai bagian dari kerja sama strategis setelah pengelola investasi pemerintah China itu mengucurkan pinjam­an.

CIC bahkan akan masuk pu­la ke unit usaha Bumi yakni PT Bumi Resources M­i­ne­ral pada saat IPO di pa­ruh kedua ta­hun ini, dengan nilai investasi US$200 juta-US$250 juta.

Dengan perkembangan harga terakhir, ka­pitalisasi saham Grup Bakrie naik Rp11,69 triliun menjadi Rp63,78 triliun. Saham Grup Bakrie yang di­perdagangkan 10,29 juta lembar senilai Rp1,27 triliun, se­tara dengan 18% dari total transaksi di bursa kemarin, Rp6,77 tr­i­liun.

Rebound saham Grup Bakrie ini bersama grup lain seperti As­tra berada di barisan terdepan pe­ngerek bursa, hingga indeks har­ga saham gabungan (IHSG) ke­ma­rin ditutup naik 7,27% di level 2.696,78. Kenaikan 7,27% itu tertinggi dalam 18 bulan terakhir.

Dilusi saham publik

Meskipun ha­nya ditawa­rkan ke pemodal stra­­te­gis, seorang ana­lis menga­ta­kan penerbitan saham baru ini bakal mendilusi kepemilikan sa­ham publik hing­ga maksimal 10%. "Ini [aksi korporasi] yang ter­bilang wajar ka­rena be­ban utang Bumi me­mang besar se­kali," ujarnya.

Eksekutif itu menambahkan mundurnya pelaksanaan konversi utang menjadi saham melalui pe­nambahan modal tanpa HMETD ini pada Januari lantaran adanya persoalan pajak Bumi dan anak usahanya, KPC dan PT Arut­­min Indonesia.

Sebelum pengumuman agenda RUPSLB pada Senin malam, sa­ham Bumi tertekan aksi jual massif akibat spekulasi penawaran umum saham dengan HMETD (rights issue). Harga jual saham ba­ru dalam aksi korporasi itu bah­­kan dikabarkan sebesar Rp1.400, sehingga harga saham tergerus dari level Rp2.425 pada 18 Mei menjadi Rp1.710, pada Selasa.

Setelah harga saham jatuh, broker Sinarmas Sekuritas dan Da­na­tama Makmur melancarkan aksi borong terhadap saham produsen dan eksportir batu bara terbesar na­sional itu. Pada kurun waktu 24-25 Mei, Sinarmas memborong sa­ham Bumi bernilai Rp455,01 mi­liar, sedangkan Danatama Rp75,44 miliar. Tekanan jual pun mereda, harga saham Bumi me­lambung 19,88% atau Rp340 menjadi Rp2.050.

Ketika dikonfirmasi mengenai ke­mungkinan Bursa Efek In­do­n­e­sia memeriksa dugaan kebocoran informasi aksi korporasi Bumi, Di­rektur Pengawasan dan K­e­pa­tuhan ­Anggota Bursa Uriep Budhi Prasetyo tidak merespons pang­gil­an dan pesan singkat yang diki­rimkan.

Dalam per­kem­bangan lain, Dit­jen Pa­jak tidak akan meng­hen­ti­kan proses pe­nyi­­dikan du­ga­an pidana pajak oleh KPC mes­ki­­pun Mah­ka­mah Agung (MA) telah me­nolak permohonan PK instansi tersebut.

Direktur Inte­li­jen dan Pen­yi­dik­an Ditjen Pa­jak Pontas Pane me­nyebutkan pu­tus­an MA ter­sebut tidak akan meme­ngaruhi pro­ses penyidikan ka­rena Ditjen Pajak sebelumnya te­lah dinyata­kan menang dalam gu­­gatan pra­pe­radilan yang dila­yan­gkan oleh pihak KPC.

Pontas me­nu­turkan pu­tus­an MA ter­sebut hanya ter­kait de­ngan proses administratif da­lam pe­ner­bit­an surat perintah peme­riksaan bukti permulaan terha­dap KPC.

Pada 24 Mei lalu, MA menolak permohonan PK Ditjen Pajak atas keputusan Peng­adilan Pa­jak pada 8 De­sember 2009 yang memba­talkan proses pe­me­rik­saan bukti per­mu­laan terhadap KPC ter­kait de­ngan du­­­gaan mani­pu­lasi pajak Rp1,5 tri­liun.

Presdir KPC En­dang Ru­chi­at meng­ung­kap­kan soal perbedaan penafsiran pajak yang membelenggu produsen batu bara ter­besar itu tetap dise­rahkan kepada lem­baga hukum, seperti kepol­i­si­an dan ke­jaksaan. "Kami meng­ikuti atur­an yang berlaku saja."

Politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso membantah adanya in­ter­vensi dalam proses pengadilan Ditjen Pajak melawan KPC terkait dengan persoalan pajak perusaha­an milik keluarga Bakrie tersebut.

"Itu tidak ada hubungannya de­­ngan Setgab. Jadi tidak ada in­ter­­vensi apapun. Tangan Golkar ti­dak sampai untuk mengintervensi proses hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Par­tai Golkar Aburizal Bakrie saat ini menjadi Ketua Harian Se­k­­­retariat Gabungan Koalisi Pen­­dukung Pemerintah. Ter­ben­tuk­nya Setgab Koalisi itu hampir ber­samaan dengan mundurnya Sri Mulyani Indrawati dari ja­bat­an Menkeu. Kemarin, Sri Mul­yani meninggalkan Tanah Air un­tuk menduduki pos baru sebagai Di­rektur Pelaksana Bank Dunia di Washington D.C.

Soekotjo Soeparto, Koordinator Bi­dang Hubungan Antar Lem­ba­ga Komisi Yudisial, mengatakan pihaknya akan menjadikan pu­tus­an PK kasus pajak KPC sebagai prioritas untuk dipelajari. "Itu seandainya disetujui rapat [ple­no]."

Reportase: 08/Irvin Avriano A./ ­Ratna Ariyanti/Nurbaiti/Achmad Aris/Anugerah Perkasa/John Andhi Oktaveri/Bastanul Siregar­/Sutan Eries Adlin

Oleh Pudji Lestari & Tomy Sasangka
Bisnis Indonesia

Sumber : Bisnis Indonesia
Tanggal : 27 Mei 2010 

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 2,687,179
  • Unique Visitor: 90,150
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 15,664
  • Blocked Users: 15,652
  • Published Nodes: 5,160
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 54.161.235.83
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 1760
    This week: 23265
    This month: 92321
    This year: 807040