SENGKETA PAJAK HARUS DITANGANI SECARA HATI-HATI

Sengketa Pajak Harus Ditangani secara Hati-hati
Ditulis oleh Koran-Jakarta.com  
Wednesday, 11 May 2011

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta aparat penegak hukum bersikap hati-hati dalam menangani kasus sengketa pajak.

Sebab, pemidanaan kasus sengketa pajak akan mengancam iklim usaha di Indonesia. Hal ini tidak hanya mendorong sentimen negatif bagi iklim usaha investasi, tetapi juga akan menghancurkan pengusaha. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bambang Soesatyo dalam Seminar Nasional “Menuju Keadilan dalam Penerapan Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Pajak” di Jakarta, Selasa (10/5).

Menurut Bambang, negara akan dirugikan jika wajib pajak dipidanakan karena target penerimaan negara dari sektor riil tidak akan tercapai. Padahal dunia usaha berharap pajak mampu menyumbangkan kepada negara tidak hanya 600 triliun – 700 triliun rupiah, tetapi 1.000 triliun rupiah agar belanja proyek lebih besar. “Sebaiknya sebelum seorang petugas pajak ditetapkan melakukan terpidana, harus ditemukan bukti-buktinya,” katanya. Menurut Bambang, parameter keberhasilan Ditjen Pajak sangat mudah, yakni apakah Ditjen mampu meningkatkan penerimaan negara dari tahun sebelumnya.

Jika tidak bisa menyumbangkan ke kas negara lebih besar dari tahun sebelumnya, belum dikatakan berhasil. Dia juga berharap petugas pajak tidak dipidanakan sebelum ditemukan bukti keterlibatannya membantu wajib pajak dalam merekayasa pembukuan pajak. “Kita berharap tidak terjadi lagi. Kita minta pemahaman dari semua pihak aparat penegak hukum, baik jaksa maupun polisi. Aparat kepolisian harus memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam mengadili perkara pajak,” katanya. Sebaliknya, dia mendorong aparat hukum bertindak tegas jika menemukan aparat pajak berupaya memengaruhi atau menghasut wajib pajak membayar kecil kepada negara dan membagi kelebihan itu untuk memperkaya diri.

Menurut Bambang, korupsi di tubuh aparat pajak bisa dilihat dari perubahan gaya hidup. Jika awalnya dia pakai motor, terus tiba-tiba pakai mobil, tentu patut dicurigai. Banyak cara pihak internal pajak untuk mendeteksi perubahan perilaku aparat pajaknya. Fatwa MA Ditjen Pajak Fuad Rachmany, dalam kesempatan itu, khawatir dengan ancaman kriminalisasi petugas pajak jika mereka mengimplementasikan Pasal 25 dan Pasal 36 Huruf A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Fuad meminta fatwa hukum kepada Mahkamah Agung untuk memberikan ketenangan kepada petugas pajak saat melakukan pekerjaan utamanya, yakni menghimpun penerimaan negara.

“Perlu ada terobosan dalam perlakuan hukum atas pegawai pajak. Dirjen Pajak perlu meminta fatwa hukum kepada MA. Kalau fatwa ini tidak diperoleh, aparat pajak akan sangat khawatir,” ujarnya. Ketua Perhimpunan Penasihat Hukum Pajak Juniver Girsang mengatakan jika semula wajib pajak adalah subjek hukum yang paling takut atau ditakut-takuti dengan ancaman pidana, kini giliran petugas pajak yang ketar-ketir (khawatir) terkena pidana. lex

Sumber : Koran Jakarta
Tanggal: 11 Mei 2011

0
0

Buku Pajak

Daftar Anggota

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

counter

  • Site Counter: 2,352,730
  • Unique Visitor: 69,603
  • Registered Users: 159
  • Unregistered Users: 14,845
  • Blocked Users: 14,833
  • Published Nodes: 5,140
  • Unpublished Nodes: 8
  • Server IP: 115.124.92.116
  • Your IP: 54.81.236.36
  • Since: 2009-11-06 11:22:43
  • Visitors:
  • Today: 1234
    This week: 27719
    This month: 79000
    This year: 482324