• New Tax Holiday Provision

    Detail ...

  • Pedoman Penentuan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

    Pedoman Penentuan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

    Belum lama ini telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak : PER-43/PJ/2010  tentang pedoman penentuan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (ALP) dalam transaksi diantara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

    Latar Belakang

    Detail ...

  • Fiscal Strategy for Achieving Budget Revenue Targets

    Fiscal Strategy for Achieving Budget Revenue Targets

    In order to achieve economic growth of 6-7 percent per year, create more jobs and improve the quality of public services, the Indonesian government’s 2010 revenue has been targeted at US$103.4 billion based on the 2010 budget, as set out in Law No. 2 of 2010 on the amendment of Law No. 47 of 2009. In 2011, revenue is targeted to increase to US$125 billion.

    Detail ...

  • Taxation Regulations in Indonesia that Attract and Burden Investors

    Taxation Regulations in Indonesia that Attract and Burden Investors

    Taxation Facilities

    Indonesia has projected an economic growth rate of around 6% -7% per annum. To achieve this, it is necessary to have an investment environment that can attract both domestic and foreign investors. Is the taxation legislation in Indonesia capable of improving the investment climate?

    Taxation Regulations that Attract Investment

    Reduction of income tax rates for corporate taxpayers

    Detail ...

  • Sosialisasi UU PPN Baru KPP Madya Jakarta Selatan tgl 04 Maret 2010
    Detail ...

  • Sosialisasi KPP Madya Jakarta Selatan
    Detail ...

  • Signing of a Memorandum of Understanding with the Indonesian Tax Consultants Association


    Signing of a Memorandum of Understanding with the Indonesian Tax Consultants Association

    Detail ...

  • Pemeriksaan Peninjauan Kembali

    I Peninjauan Kembali

    1. Permohonan peninjauan kembali (PK) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada
    Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Pajak.
    2. Permohonan peninjauan kembali (PK) tidak menangguhkan atau menghentikan
    pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
    3. Permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam
    hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

    Detail ...

  • Putusan Pengadilan Pajak

    I Dasar Pengambilan Putusan

    1. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan
    berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta
    berdasarkan keyakinan Hakim.
    2. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh
    Hakim Ketua dan apabila majelis didalam mengambil putusan dengan musyawarah tidak
    dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.

    II Jenis Putusan

    Detail ...

  • Pemeriksaan Dalam Persidangan Pengadilan Pajak

    I Pengertian

    1. Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus
    sengketa pajak dengan acara cepat.
    2. Anggota Hakim adalah hakim tunggal atau hakim dalam suatu Majelis, termasuk
    Hakim Ketua.
    3. Hakim Ketua adalah anggota Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Pajak
    untuk memimpin Majelis.
    4. Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti adalah Sekretaris, Wakil
    Sekretaris atau Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak yang bertugas melaksanakan

    Detail ...
0
0

Daftar Anggota

  • Mazlan A.Talib, SE
    Batam
    1039/SK-PP.IKPI-A/III/2009
  • Karim, SE
    Jakarta Utara
    1349/PP.IKPI-A/VII/2010 1524/PP.IKPI-B/II/2011
  • Benhur, SE
    Medan
    1290/PP.IKPI-A/IV/2010
  • Yunita Halim, SE
    Jakarta Selatan
    1625/PP.IKPI-C/VI/2011
  • DR. Machfud Sidik, M.Sc
    Bekasi
    1438/PP.IKPI-C/XII/2010
more

User login

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.